Pemerintah menyiapkan rangkaian stimulus ekonomi untuk memasuki 2027. Kebijakan tersebut mencakup program magang, pelatihan vokasi, insentif pajak pekerja, hingga perpanjangan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan.
Pemerintah memperkirakan alokasi anggaran sementara sekitar Rp31 triliun untuk mendukung berbagai program perlindungan masyarakat dan stimulus ekonomi tersebut.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan paket kebijakan tersebut disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja, sekaligus mendukung keberlanjutan dunia usaha.
“Berbagai program lanjutan untuk kuartal IV-2026 dan tahun 2027 dirancang terukur untuk menjaga daya beli, memperkuat daya saing pekerja, serta menopang keberlanjutan dunia usaha,” ujar Haryo dalam keterangan tertulis, Minggu (4/10/2026).
Magang dan Pelatihan Vokasi
Memasuki 2027, pemerintah akan melanjutkan program magang dengan target 150.000 peserta. Selain itu, program pelatihan vokasi juga disiapkan untuk 300.000 orang.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kapasitas dan daya saing tenaga kerja.
Di sisi perpajakan, pemerintah berencana memperluas pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan.
Kebijakan tersebut akan diperluas ke seluruh sektor dan diperkirakan mencakup sekitar 7,5 juta pekerja.
Pemerintah juga tengah membahas penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bersama Kementerian Keuangan.
Insentif untuk Pekerja
Selain insentif pajak, pemerintah akan melanjutkan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah pada 2027.
Pemanfaatan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) selama enam bulan juga akan disesuaikan berdasarkan skala penghasilan pekerja.
Sementara itu, untuk kuartal IV 2026, pemerintah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan kepada sekitar 13,3 juta pekerja.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan selama Oktober hingga Desember 2026. Program senilai Rp17,5 triliun tersebut menyasar 33.244.408 keluarga penerima manfaat dari kelompok desil 1 hingga 4.
PPN Rumah Diperpanjang hingga 2027
Stimulus juga diarahkan ke sektor perumahan. Pemerintah akan memperpanjang fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah hingga 2027.
Fasilitas tersebut berlaku untuk pembelian rumah dengan harga maksimal Rp2 miliar. Pemerintah juga memberikan PPN DTP atas bagian harga hingga Rp2 miliar untuk rumah dengan harga maksimal Rp5 miliar.
Selain fasilitas PPN, pemerintah menyiapkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dengan bunga 6 persen.
KPR tersebut ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan tetap dengan penghasilan sekitar Rp17 juta per bulan untuk pembelian rumah dengan harga maksimal Rp500 juta.
Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memberikan dorongan terhadap sektor perumahan sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan industri properti.
Stimulus Industri Perhiasan
Pemerintah juga menyiapkan kebijakan di sektor industri perhiasan. Salah satunya melalui penyusunan standar PPN baru untuk logam mulia dengan kadar 99,9 persen.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk mempermudah pemanfaatan fasilitas fiskal bagi sektor terkait.
Selain berbagai program untuk 2027, pemerintah pada kuartal IV 2026 juga menyiapkan program pembukaan rekening bank bagi warga negara berusia di atas 17 tahun, dengan fokus pada masyarakat kelompok desil 1 hingga 4.
Saat ini, pemerintah masih melakukan pencocokan data antar-kementerian dan lembaga untuk memastikan sasaran penerima manfaat.
Pemerintah menyebut seluruh rangkaian kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus mendorong produktivitas sektor riil menuju 2027.
“Penguatan bauran kebijakan ini mencerminkan kehadiran negara dalam menjaga kesejahteraan masyarakat rentan sekaligus menstimulus sektor-sektor penggerak ekonomi utama,” kata Haryo.
Menurut pemerintah, alokasi anggaran sementara sekitar Rp31 triliun masih dalam proses penyisiran oleh Kementerian Keuangan. Anggaran tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program sekaligus menjadi fondasi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pada 2027.
