Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026).
Informasi mengenai rencana pengunduran diri Gibran disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana.
Prasetyo membenarkan bahwa Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran menggelar pertemuan pada Selasa pagi. Pertemuan tersebut berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam.
“Dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ujar Prasetyo.
Meski demikian, Prasetyo meluruskan kabar yang menyebut Presiden Prabowo menolak permintaan pengunduran diri tersebut. Menurutnya, dalam pertemuan itu Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pengunduran Diri Gibran di Tengah Polemik Ijazah
Niat Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden muncul di tengah meningkatnya tekanan politik terkait polemik dokumen pendidikannya.
Sebanyak 50 anggota DPR yang berasal dari enam fraksi disebut telah mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Langkah tersebut berkaitan dengan tindak lanjut polemik ijazah Gibran yang sebelumnya menjadi perhatian Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan MA tersebut berkaitan dengan putusan MK sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran saat menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.
Merespons perkembangan tersebut, sejumlah anggota DPR mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa yang terjadi di dalam maupun luar negeri.
Dalam UU MD3, hak tersebut juga dapat digunakan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dugaan pelanggaran itu mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, hingga kondisi ketika Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Respons Gibran soal Polemik Ijazah
Di tengah polemik yang berkembang, Gibran sebelumnya telah memberikan tanggapan mengenai persoalan dokumen pendidikannya.
Ia menegaskan bahwa dirinya telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana (S1) di Singapura. Gibran juga mempertanyakan anggapan bahwa dirinya tidak lulus pendidikan setingkat SMA.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran, Rabu (7/10).
Pernyataan tersebut menjadi respons Gibran terhadap polemik mengenai riwayat pendidikan yang terus bergulir.
Kini, niat pengunduran diri yang disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo menambah babak baru dalam dinamika politik nasional, terutama di tengah sorotan terhadap putusan MA dan MK serta langkah sejumlah anggota DPR melalui Hak Menyatakan Pendapat.
