Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berkomitmen memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh masyarakat, termasuk dalam proses pendirian dan perizinan rumah ibadah.
Setiap umat beragama memiliki hak yang sama untuk menjalankan keyakinannya sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Depok, Supian Suri, saat menghadiri Pesta Pembangunan, Gotilon, dan HUT ke-27 HKBP Limo, Ressort Cinere, Minggu (25/10/2026).
Menurutnya, proses pendirian rumah ibadah harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah hadir untuk memastikan proses tersebut dapat ditempuh secara baik dengan dukungan dan komunikasi seluruh pihak.
“Semua punya hak yang sama selama persyaratan yang ditentukan dalam keputusan bersama tiga menteri dapat dijalankan. Sehingga tidak ada alasan untuk menghalangi atau menghambat proses perizinan tempat ibadah, bukan hanya gereja, tetapi semua tempat ibadah,” tegasnya.
Ia menambahkan, kerukunan umat beragama merupakan tanggung jawab bersama.
Dengan jumlah penduduk Depok yang mencapai lebih dari dua juta jiwa dan memiliki beragam latar belakang, semangat toleransi harus terus diperkuat.
Dalam acara tersebut, Supian Suri juga mengungkapkan perkembangan positif Kota Depok dalam laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2025 yang dirilis oleh Setara Institute
Ia menyebut peringkat Kota Depok mengalami peningkatan sebanyak 17 posisi dibandingkan periode sebelumnya.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kontribusi bersama para tokoh agama, FKUB, dan masyarakat yang terus menjaga komunikasi serta keharmonisan kehidupan beragama.
Pemkot Depok berharap sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga kehidupan yang harmonis dan saling menghormati semakin terwujud di Kota Depok.
“Prestasi ini tidak lepas dari dukungan semua pihak. Mudah-mudahan semangat kebersamaan kita menjadi semangat untuk mencintai Kota Depok dan mencintai negeri ini,” tuturnya.
